foto : SKB Tenggarong

Kendati  program Mobil Pintar telah diluncurkan sejak tahun  2005 namun bukan berarti program yang di gawangi oleh Solidaritas Istri-Istri Kabinet Indonesia Bersatu  tersebut  tidak memiliki hambatan, seperti contohnya di bebrapa daerah di wilayah Kalimantan Timur terdapat banyak armada-armada mobil pintar yang belum berfungsi secara optimal dengan kata lain belum difungsikan secara baik. Dimana dirasakan bahwa program mobil pintar tersebut merupakan program yang diberikan oleh pusat  namun tidak mampu di folow up secara baik oleh daerah.

Contohnya  mobil pintar yang ada di  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur  selama ini hanya “mangkrak” alias jarang beroperasi, sebabnya bukan karena tidak tersedianya tenaga tutor ataupun  supir yang mengoperasikan mobil tersebut, namun karena selama ini pemerintah daerah tidak memasukkan dana operasional untuk program mobil pintar tersebut ke APBD daerah dan sedangkan biaya yang diberikan di APBN sangat kecil sekali.

Sehingga lal tersebut dirasakan sangat sulit bagi para tutor serta supir armada mobil pintar untuk mengoperasikan mobil tersebut untuk melayani masyarakat. Apalagi untuk ukuran Kalimantan Timur yang memiliki luasan wilayah yang sangat luas, sehingga perlu anggaran dana operasional yang cukup besar. Dengan keterbatasan dana operasional mobl pintar ini maka banyak mobil pintar yang tak mampu membayar tutor dan supir mobil tersebut, walaupun bukanya tidak melayani sama sekali namun jarak jangkau operasional mobil tersebut akhirnya hanya di seputaran kota saja tidak menjangkau hingga ke wilayah pedesaan.

Untuk itu perlu kiranya perhatian khusus untuk semua pihak, khusunya pemerintah daerah yang selama ini merupakan pihak yang dipercaya mengelola keberadaan mobil pintar tersebut.  Karena program Indonesia Pintar itu sendiri merupakan program stimulus yang diberikan pusat ke daerah untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.