Kabid PNFI Nunukan, Akhmad membaca beberapa koleksi buku TBM Seimanggaris

Pada tahun anggaran 2012 pemberian dana bantuan sosial akan diberikan kepada Pengelola PKBM dan Pengelola TBM berdedikasi dan berprestasi yang merupakan penghargaan atas pengabdian Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penyaluran dana bantuan kepada Pengelola PKBM dan Pengelola TBM berdedikasi dan berprestasi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Propinsi.

Sasaran pemberian dana bantuan sosial (insentif) ini adalah Pengelola PKBM dan TBM berdedikasi dan berprestasi sebanyak 1250 orang terpilih yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.200.000,-.

Juknis download DISINI

sumber. www.jugaguru.com

Anak-anak PAUD Sedang parade pakaian adat

Sebagai bentuk apresiasi terhadap dunia pendidikan, PT Indomining bermitra dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat KH Dewantara Sangasanga mendorong adanya upaya pemberian pendidikan sejak dini. Komitmen itu ditunjukkan dengan membuat  dua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) rintisan dalam bentuk Pola Kelompok Bermain (KB) yang diperuntukan bagi warga yang jauh dari pelayanan pendidikan PAUD . Kedua lembaga KB  itu dibangun di Handil Pudak Baru Kelurahan Pendingin , dan di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lembaga non profit yang mengurusi pendidikan anak usia antara 2 – 4  dan 4-6 tahun ini sengaja dibangun di dua kelurahan itu, karena dilokasi tersebut belum ada lembaga PAUD  Namun, tingginya apresiasi masyarakat membuat dan mengembangkan PAUD di dua lokasi tersebut . Sedangkan PT Indomining  hanya memfasilitasi dana rintisan senilai masing –masing PAUD sebesar 40.890  juta rupiah , sebagai stimulant sedangkan pembiayaan selanjutnya dilakukan secara swadaya.

Penilik PAUD-NI Sangasanga Bukhori, mengungkapkan, di kecamatan Sangasanga  tahun 2011 telah dibentuk dua  lembaga PAUD dalam bentuk pola Kelompok Bermain, yaitu KB Amanah di Kelurahan Sangasanga Muara dan KB Mulia di Handil Pudak Baru Kelurahan Pendingin  sebagai seponsor adalah PKBM bermitra dengan PT Indomining  “Hal Ini diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Anak Usia Di Kabupaten Kutai Kartanegara “

Bukhori menambahkan, bentuk apresiasi masyarakat juga terlihat dari banyaknya peserta didik yang hingga kini tercatat di dua lembaga yang baru didirikan tersebut. Bahkan, dukungan juga mengalir dari sejumlah warga lain yang ikut meminjamkan rumah tempat tinggalnya untuk kegiatan  PAUD. “PAUD di Handik Pudak Baru Pendingin rumah salah seorang warga, untuk selanjutnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Ini menunjukkan warga mendukung penuh kegiatan positif ini,” ujarnya.

Sementara itu Paud,KB Amanah yang ada dikelurahan Sangasanga Muara memanfaatkan Gedung Hibah yang dibangunkan oleh dana PNPM Mandiri,meski demikian melalui kepemimpinan lurah Mursalim ,warga masyarakat juga ambil bagian bakti social untuk membersihkan lingkungan KB Amanah dengan membersihkan rumput dan menyemprotnya.

Keberadaan PAUD disamping mampu mengakomodir hak peserta didik  untuk mendapatkan pendidikan secara layak, juga diharapkan mampu mengikis citra di dua kelurahan tersebut sebagai daerah tertinggal ,Untuk PAUD sendiri saat ini kondisinya sudah layak melakukan pendidikan.

Kontingen Kaltim Pada Jambore PAUD NI 2011

Program pemberian penghargaan Jambore PTK PAUDNI yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, kini bertajuk “Apresiasi bagi PTK PAUDNI Berprestasi”. Puncak kegiatan tingkat nasional direncanakan berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 13 Juli 2012 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Terdapat 12 jenis lomba perorangan dan 2 jenis lomba kelompok. Kegiatan ini diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Kegiatan apresiasi bagi PTK PAUDNI berprestasi ini merupakan ajang untuk menggelar karya terbaik yang dikompetisikan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasiona, sekaligus untuk membangun semangat persahabatan, persatuan dab kesatuan bagi PTK PAUDNI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Kasubdit PTK Kursus dan Pelatihan, Abubakar Umar, M.Pd., kegiatan Apresiasi bagi PTK PAUDNI Berprestasi ini bertujuan (a) memberikan penghargaan terhadap PTK PAUDNI yang dinilai memiliki prestasi yang inovatif dalam bidang program PAUDNI, (b) meningkatkan mutu pembinaan PTK PAUDNI melalui pengembangan kreativitas dan inovatif melalui lomba, olahraga dan seni, (c) menumbuhkan motivasi kepada PTK PAUDNI agar senantiasa meningkatkan mutu dalam melaksanakan tugasnya, (d) menyebarluaskan hasil karya PTK PAUDNI sebagai acuan untuk meningkatkan mutu PTK PAUDNI dan layanan program PAUDNI, dan (e) memberikan umpan balilk dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan dan pengembangan karier PTK PAUDNI.

Adapun jenis lomba perorangan adalah:

1. Pendidik PAUD (TPA/KB/TK/SPS), dengan tema pendekatan pembelajaran multi talenta untuk anak usia dini,
2. Pengelola PAUD (TPA/KB/TK/SPS), dengan tema pengelolaan PAUD (TPA/KB/TK/SPS) terpadu
3. Instruktur Tata Rias Rambut, dengan tema teknik pembelajaran penataan sanggul masing-masing daerah,
4. Instruktur Hantaran Pengantin, dengan tema teknik pembelajaran pembuatan hantaran daerah yang dimodifikasi untuk pengantin,
5. Instruktur Kursus Tata Busana, dengan tema teknik pembelajaran menjahit busana nasional wanita dengan sentuhan daerah,
6. Instruktur Kursus Seni Tari, dengan tema teknik pembelajaran seni tari tradisional,
7. Instruktur Kursus Keterampilan Merangkai Bunga, dengan tema teknik merangkai bunga dan desain floral,
8. Instruktur Kursus Komputer, dengan tema pembuatan media pembelajaran animasi pendidikan karakter bagi anak usia dini,
9. Pengelola Kursus dan Pelatihan, dengan tema inovasi pemasaran lembaga kursus dan pelatihan tentang program dan lulusan kursus,
10. Pamong belajar P2PNFI/BPPNFI/BPKB/SKB, dengan tema pembuatan media pembelajaran interaktif bagi anak usia dini,
11. Penilik dengan tema metode pelaksanaan pembimbingan terhadap PTK PAUDNI dalam penyelenggaraan program PAUDNI
12. Pengelola PKBM dengan tema strategi pengembangan jejaring kerja untuk pengembangan kemandirian pengelolaan PKBM.

Adapun dua jenis lomba kelompok adalah (1) paduan suara, dan (2) senam sajojo. Lomba kelompok diikuti oleh 12 peserta lomba perorangan.

Tahun ini nominal hadiah untuk juara perorangan dan kelompok mengalami peningkatan yang signifikan. Juara pertama tingkat nasional akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 20 juta, juara kedua sebesar Rp. 15 juta, juara ketiga sebesar Rp. 10 juta, juara harapan I sebesar Rp. 8 juta dan juara harapan II mendapatkan hadiah sebesar Rp. 7 juta.

Anda PTK PAUDNI dan ingin karyanya untuk dikompetisikan? Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan provinsi dan atau kabupaten/kota setempat

Download Juknis Jambore DISINI

Download Juknis Penilaian  Jambore Lengkap DISINI

Masih ada sebagian yang beranggapan bahwa tugas penilik dan asesor yang merupakan petugas dari Badan Akreditasi Nasioal Pendidikan Nonformal (BAN PNF) tumpang tindih. Padahal masing-masing memiliki tugas berbeda yang diemban oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan keduanya seharusnya bisa melakukan sinergi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat.

Jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa pengawasan pada satuan pendidikan nonformal dilakukan penilik satuan pendidikan. Lebih lanjut uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 19 Tahun 2005 diterjemahkan ke dalam tugas pokok jabatan fungsional menurut Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 4 bahwa tugas pokok penilik adalah melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Kegiatan pengendalian mutu meliputi perencanaan program pengendalian mutu, pelaksanaan pemantauan, penilaian program, pembimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNFI, dan menyusun laporan hasil pengendalian mutu. Sedangkan kegiatan kegiatan evaluasi dampak program PNFI meliputi penyusunan rancangan/desain, penyusunan instrumen, pelaksanaan dan penyusunan laporan, serta presentasi hasil evaluasi dampak program.

Sementara itu rujukan yuridis akreditasi bisa ditemui mulai dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60, yaitu bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya diatur bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sedangkan keberadaan BAN PNF secara yuridis disebutkan pada PP 19 Tahun 2005 pasal 87 ayat (1) butir c.  Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Dengan demikian akreditasi yang dilakukan memakai komponen yang diketahui dan diakui publik.

Akreditasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penilaian (assessment) dengan membandingkan apa yang ada dan apa yang dituntut  dalam standar yang telah ditetapkan  dalam upaya menjaga dan menjamin mutu (quality assurance & quality control). Dalam melakukan akreditasi, BAN PNF dibantu oleh petugas yang disebut dengan asesor akreditasi yang bertugas melakukan penilaian. Karena tugasnya melakukan penilaian (assesment), maka ia disebut sebagai asesor. Adapun pengertian dari asesor akreditasi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan tugas untuk melaksanakan akreditasi terhadap kelayakan program dalam satuan PNF, baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari tim akreditasi sesuai dengan persyaratan dan tugas yang ditetapkan oleh BAN PNF.

Sementara itu, esensi fungsi penilik dalam melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan PP 19 Tahun 2005 adalah melaksanakan pengendalian mutu program dan satuan PNFI. Jika penilik dapat melaksanakan tugas yang optimal maka program dan satuan PNFI di wilayah kerja penilik yang bersangkutan akan berkualitas. Artinya, ketika kriteria akreditasi bersifat terbuka bisa dijadikan rujukan oleh penilik untuk melakukan tugas pengendalian mutu mulai dari perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan pada satuan pendidikan nonformal. Ketika penilik melakukan tugas pengendalian mutu dengan menggunakan rujukan kriteria akreditasi maka secara langsung atau tidak langsung penilik sudah memberikan bantuan penilaian internal menuju akreditasi.

Berbagai jenis instumen akreditasi dipublikasikan secara luas oleh BAN PNF melalui situs resminya dapat dapat diunduh oleh siapa pun. Akan lebih praktis dan bermanfaat jika penilik melakukan pengendalian mutu menggunakan instrumen yang dikembangkan BAN PNF sebagai basis kerjanya yang kemudian diimplementasikan ke dalam butir-butir kegiatan pengendalian mutu penilik. Karena akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal sudah merupakan kebutuhan. Di sinilah peluang sekaligus tantangan yang dihadapi oleh penilik.

Ketika kita ingin memposisikan penilik menjadi jabatan yang mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pemerintah, maka sekarang ini saatnya kita merubah paradigma kita dari konfrontatif menjadi kolaboratif. Bagi sebagian besar satuan pendidikan nonformal untuk pengakuan akreditasi sudah menjadi kebutuhan. Sementara itu tidak mungkin asesor melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan nonformal yang sedang diakreditasi olehnya. Karena tugasnya hanya melakukan penilaian bukan pembinaan. Pembinaan dan bimbingan kepada satuan pendidikan nonformal menjadi tanggung jawab dan kewajiban penilik. Jika setiap satuan pendidikan nonformal mampu melewati tahapan akreditasi dengan baik atas bantuan penilik, maka kinerja penilik akan mendapatkan pengakuan yang positif baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mendapatkan informasi bahwa ada tiga orang penilik yang melakukan kegiatan pembimbingan pada satuan pendidikan nonformal yang saat itu sedang mengajukan akreditasi. Pertama kali dua dari ketiga kawan saya tersebut mengakui agak tergagap-gagap melakukan pembinaan karena harus memberikan bantuan dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal untuk memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam instrumen akreditasi. Dan alhamdulillah kedua beliau dapat melakukan tugasnya berkat kerjasama yang baik dan kepercayaan dari pendidik dan tenaga kependidikan yang diakreditasi. Bapak Sugito berhasil membantu meloloskan satu lembaga PKBM terakreditas. Ibu Renik membantu meloloskan dua program PAUD, dan Bapak FX Irianto berhasil meloloskan 6 program PAUD dan 2 dalam proses akreditasi. Ini baru sepenggal pengalaman yang seharusnya terjadi. Harapannya pengalaman itu juga menjadi pengalaman penilik lainnya. Mudah-mudahan masih ada informasi lainnya yang belum sempat diangkat.

Kunci utama dari pengalaman kedua penilik di atas adalah adanya kepercayaan dari satuan pendidikan nonformal atas kinerja penilik. Sedangkan kepercayaan tersebut muncul karena penilik yang bersangkutan memiliki kompetensi dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal. Jika penilik tersebut tidak memiliki kompetensi saya pikir mereka akan ditinggalkan oleh satuan pendidikan nonformal ketika dilakukan akreditasi.

Sementara itu, masih ada keluhan di antara kawan-kawan penilik bahwa ketika asesor melakukan kegiatan asesmen di lapangan kurang melakukan koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan Dinas Pendidikan setempat dan penilik. Walaupun ini bersifat birokratis namun saya pikir hendaknya asesor juga melakukan koordinasi di lapangan agar tidak menimbulkan gesekan yang tidak diharapkan. Atau paling tidak mengingatkan kepada satuan pendidikan nonformal yang mengajukan akreditasi untuk melaporkan adanya kegiatan tahapan akreditasi kepada Dinas Pendidikan setempat dan pihak terkait lainnya termasuk penilik.

Memperhatikan paradigma yang dibangun di atas, saya mempunyai kesimpulan bahwa penilik memiliki posisi strategis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan nonformal terutama dalam hal akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal. Terlebih lagi akreditasi memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun sehingga penilik bisa melakukan secara berkelanjutan untuk membantu, membimbing satuan pendidikan nonformal agar tetap terakreditasi. Persoalannya, penilik bisa menempatkan posisinya atau tidak? Wah, saya koq semakin berminat menjadi penilik.

Ditulis Oleh :

Fauzi Kromosudiro

http://fauziep.blogdetik.com

Praktisi dan pemerhati pendidikan nonformal dan informal. Kajian yang digeluti antara lain kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan fungsional serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal.

Pengamat ekonomi dari Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Ramantha SE MM Ak CPA mengatakan, jumlah “entrepreneur” atau wirausahawan di dalan negeri masih sangat minim, yakni kurang satu persen dari total penduduk Indonesia.

“Seharusnya minimum dua persen atau bahkan idealnya mengarah ke empat persen,” kata Prof Ramantha yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana di Denpasar, Sabtu.

Usai peresmian program konsentrasi kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, ia menyebutkan, melihat kondisi tersebut, Indonesia perlu terus mengupayakan agar jumlah warga yang tertarik pada dunia wirausaha terus meningkat.

“Jumlah wirausahawan perlu terus ditingkatkan. Apalagi jika mengacu pada negara lain, jumlah ‘entrepreneur’ di Indonesia jauh lebih rendah,” paparnya.

Prof Ramantha mencontohkan, Malaysia memiliki wirausahawan sebanyak empat persen dari total penduduk Negeri Jiran itu. Singapura tujuh persen, dan negara-negara di benua Eropa dan Amerika lebih dari sembilan persen.

Keadaan alam Indonesia yang subur, kata Ramantha, setidaknya menjadi salah satu penyebab mengapa hingga saat ini masih sedikit orang Indonesia yang mau menjadi wirausahawan.

“Ibaratnya, di Indonesia, kayu bisa diolah menjadi makanan. Ini yang menjadikan bangsa Indonesia lengah dalam bersaing. Berbeda dengan negara lain seperti Jepang, kondisi alamnya yang sulit, telah menyebabkan mereka lebih tertantang berwirausaha,” ucapnya, menjelaskan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Bali Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, untuk di Bali sendiri jumlah wirausahanya baru mencapai kisaran 0,18 persen.

“Kondisi ini jika tidak segera tertangani, akan menyebabkan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, usaha kecil dan menengah akan semakin sulit bersaing jika tak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan wirausaha yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut dia, diperlukan upaya membangun “link and match” antara pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi yang lebih optimal.

“Selama ini ketiga sektor sudah itu terjalin, hanya terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal, mereka saling membutuhkan,” ujarnya, menegaskan.

Sumarjaya mengharapkan, bantuan pemerintah tidak hanya pada fasilitasi program dan materi, tetapi juga memberikan “networking” pada UMKM hingga ke luar negeri.

“Untuk kerja sama dunia usaha dengan perguruan tinggi dapat juga dicontohkan dengan menjalin MoU, seperti saat ini dilakukan antara Kadin Bali dengan Universitas Udayana,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, mahasiswa bisa melakukan magang kewirausahaan pada dunia usaha yang tergabung dalam wadah Kadin Bali.

Selain itu, lanjut dia, untuk melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru, setidaknya diperlukan empat langkah, yakni melalui “learning”, “observing”, “experience”, dan “mentoring”.

“‘Learning’ atau pembelajaran dapat diperoleh melalui pendidikan di kampus. ‘Observing’ melalui pengamatan langsung. Sedangkan ‘experience’ atau pengalaman didapatkan melalui pemagangan pada dunia usaha, dan ‘mentoring’ melalui pengajaran orang-orang yang berpengalaman di bidangnya,” tutur Sumarjaya, menjelaskan.

PKBM Bina Bersama kecamatan Samboja terus berupaya dalam mensukseskan pemberantasan buta aksara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sebagaimana yang diharapkan Bupati Kukar Rita Widyasari melalui program Kukar sebagai Zona Bebas Aksara. Hal tersebut dikatakan Ketua PKBM Bina Bersama Samboja Abdurahman dalam acara Pencanangan Kegiatan pendidikan KF di Kelurahan Desa Karya Jaya baru-baru ini di Samboja. Menurut Abdurahman, pelaksanaan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) 2011 dilaksanakan di 5 Kelurahan dan Desa, yaitu Kelurahan Sanipah, Teluk Pemedas , Kuala Samboja, Tanjung Harapan dan Desa Karya Jaya. Terdiri dari 56 kelompok belajar 30 kelompok KF Dasar dan 26 KF Mandiri/KUM/KF. “KF Dasar adalah kelompok awal belajar KF,dengan kurikulum sederhana yaitu Calistung. mereka diajari untuk mengenal huruf (ABC hingga Z), agar bisa membaca dan menulis (calis) dan mereka juga diajari mengenal angka agar bisa menyebut angka dan menuliskannya,dan akhirnya dapat berhitung, sehingga setelah selesai KF dasar mereka diharapkan bisa membaca, menulis dan berhitung atau Calistung,” katanya. Adapun KF Mandiri, bagi yang sudah selesai KF Darsar, mendapat lanjutan pelajaran Calistung, supaya lebih lancar dan tidak melupakan pelajaran sudah didapat, dan diberi tambahan pendidikan ketrampilan. Misalnya mencontohkan, 2 atau 3 minggu belajar Calistung, minggu berikutnya diselingi belajar ketrampilan, misalnya bagaimana membuat ABON dari Ikan, membuat Selai dari Nenas , atau membuat susu dari Kedelai dll, pelajaran ketrampilan ini diajar kan secara kontektual artinya diberikan sesuai petensi yg ada didaerahnya. “Kegiatan pendidikan KF ini guru guru nya telah kami persiapkan dengan mengikuti Diklat. Ada 9 Tutor saat ini sedang diklat di Samarinda yg dilaksanakan oleh Provinsi. Dan 3 tutor lainnya diklat di Muara Jawa. Kami juga bekerja sama degan mahasiswa yang sedang KKN, yaitu mahasiswa STAI Balikpapan yang kebetulan KKN di desa Karja Jaya ini,” ujarnya. Saya bersama pengurus PKBM Bina Bersama Samboja, dan semua tutor berharap semoga program ini berjalan lancar dan sukses, sebagaimana harapan Bupati Kukar dengan program Kutai Kartanegara Sebagai Zona Bebas Buta Aksara. Tentunya program ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, atas bantuan semua pihak terutama peran aktip kecamatan, Lurah dan Kepala Desa serta semua warga kelurahan dan desa yang ada dikecamatan Samboja ini. katanya. Ditambahkannya, PKBM Bina Bersama Samboja diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan pedidikan KF yang mencakup disemua Kelurahan dan Desa di Kecamatan Samboja. Setiap kegiatan selalu melibatkan pihak kelurahan untuk sosialisasi pembelajaran KF dan dilanjutkan membagikan tas, buku dan alat tulis untuk tutor dan warga belajar. “Dengan harapan pihak kelurahan atau desa, dapat mengarahkan masyarakat supaya dapat belajar aktif pada kelompok yang sudah ditentukan, dan agar suksesnya program penuntasan pemberantasan buta aksara di Kukar,”harapnya. Adapun yang hadir dalam kegiatan itu Dinas Pendidikan Kukar diwakilkan Kabid PNFI, Paud dan Kejuruan H Bahransyah, Kasubbid PNFI Saiful Anwar, Camat Samboja diwakili sekcam, Koramil dan Kapolsek Samboja, UPT Dinas Pendidikan, Lurah, Kades serta tokoh masyarakat lainnya

Ice Breaking untuk kelompok belajar

Bagi anda yang aktif di dunia pendidikan non formal baik itu tutor, instruktur, penilik maupun pamong, anda akan sering mengadakan pertemuan kelompok, untuk itu butuh meningkatkan kemampuan anda dalam mengelola Dinamika Kelompok agar kiranya kelompok belajar yang kita buat selalu menarik untuk disimak dan diselenggarakan. Memang akan sangat banyak model Game-game yang dikembangkan oleh pembicara kelompok dan yang satu ini adalah salah satunya. silahkan untuk membancanya Download disini

TENGGARONG,Kabupaten Kutai Kartanegara  berhasil meloloskan seorang putra terbaiknya ke ajang Jambore 1000 PTK Paud NI (Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal ) 2011. Kegiatan Jambore secara Nasional akan dilaksanakan dari tanggal 13 – 19 juli 2011 yang dipusatkan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabid PAUD NI dan Kejuruan Disdik Kabupaten Kutai Kartanegara, H.Bahransyah  mengatakan Kabupaten Kutai  berhasil meloloskan Bukhori S,Pd sebagai peserta terbaik bidang kategori KTI Penilik  Paud NI dari 14 cabang perlombaan. Kegiatan seleksi tingkat Provinsi sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 13-15  Juni 2011 di Samarinda.

Bahransyah  menambahkan  peserta dari Kutai Kartanegara tersebut sudah mengikuti TC,  dikarantina dari tanggal 16 Juni sampai 25 Juli 2011 di UPTD-PKB Provinsi Kalimantan Timur  untuk mendapat pengarahan dan pemberian berbagai materi pelajaran serta keterampilan. “Saat ini  bergabung bersama pemenang juara pertama provinsi sesuai dengan cabang yang diikuti  lainnya berjumlah  14 orang tersebut akan mewakili Kalimantan Timur  sebagai Guru PAUD (TPA/KB/SPS), Pengelola PAUD (TPA/KB/SPS), Pengelola PKBM , Pengelola TBM , Pamong Belajar SKB & BPKB, Penilik, Pengelola Kursus, Instruktur Kursus Seni Tari, PTK PAUD NI, Tutor Pendidikan Keaksaraan, Instruktur Senam, Instruktur Tata Rias, Instruktur Seni Musik, Pengelola Program PAUD NI.

Bukhori,S.Pd Saat ditemuai  menyampaikan rasa bangga karena telah berhasil maju ketingkat Nasional mewakili  Kalimantan Timur  sekaligus Kabupaten Kutai Kartanegara. Penilik asal Kecamatan Sangasanga ini mengatakan dirinya akan berusaha sebaik mungkin dalam mempersiapkan kegiatan Jambore PTK Paud NI mendatang dengan bercermin pada pengalaman seleksi tingkat Provinsi, bersyukur karena telah mendapat pengalaman baru dalam dunia Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Kepala Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara Hermawan melalui Kabid Paudni dan Kejuruan H.Bahransyah  menyampaikan apresiasi atas keberhasilan membawa nama Kabupaten Kutai Kartanegara  mewakili Provinsi Kalimantan Tinur  dalam lomba Jambore 1000 Paud NI 2011 di tingkat Nasional. Diharapkan dapat mempersiapkan diri secara lebih matang dalam menghadapi kegiatan Jambore nantinya. “Berbagai kendala dan kelemahan yang ditemui dalam seleksi ditingkat sebelumnya agar dapat ditangani dengan lebih baik”, imbuhnya.

Untuk lebih mengsingkronkan program kerja pendidikan non formal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ada di Kukar, maka Kamis, 19/05  jajaran pengurus DPC. Himpunan Penyelenggara Kursus  Indonesia (HIPKI) Kutai Kartanegara  bersilaturahmi dengan Bidan Pendidikan Non Formal Diknas Kukar. Dalam kesempatan tersebut pengurus HIPKI diterima oleh Kasubid PNFI Disdik Kukar Saipul Anwar.

Pada kesempatan ini HIPKI Kukar memperoleh beberapa informasi program program PNFI pada tahun 2011, antara lain seputar program Blockgrand untuk lembaga kursus, yang mana lembaga-lembaga kursus yang ada di Kukar yang telah berizin dan memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEK) berhak menyelenggarakan program pelatihan berbasis masyarakat yang dananya akan dibiayai oleh pemerintah.  Program blockgrand tersebut antara lain adalah Pelatihan Kecakapan Hidup (PKH), Kursus Para Profesi (KPP), PKM (Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat), Kursus Keterampilan  Kreatif (KKK), Bantuan Operasional – LKP (BOP-LKP).  Menurut Saiful, dana Blockgrand ini nantinya ditujukan bagi masyarakat yang belum berkesempatan menempuh pendidikan di jalur formal dan dapat berkesempatan berlatih keterampilan hidup yang nantinya mampu mengangkat daya saing pesertanya dalam hidup mereka.

Namun pada kesempatan yang sama Ketua HIPKI Kukar, Suyono, memberikan masukan pada pihak pemerintah tentang kondisi Rill lembaga kursus di Kukar yang saat ini masih sangat banyak tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan program blockgrand tersebut. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala teknis dan non teknis yang dihadapi LKP-LKP yang ada di Kukar.

“Saat ini secara rill, LKP-LKP yang ada di Kukar masih sangat sedikit yang siap menjalankan program blockrand yang diselenggarakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan LKP di Kukar masih memiliki banyak keterbatasan, seperti belum lengkapnya administrasi  kelembagaan seperti izin kursus dan NILEK” ujar Suyono. Belum lagi melihat kemampuan sumberdaya manusia dan kesiapan fasilitas yang dimiliki oleh LKP masih sangat terbatas. Sehingga untuk menyelenggarakan program blockgrand tersebut LKP di Kukar akan minim daya serapnya. Sehingga menurut Suyono, Diknas perlu membuat formula yang efektif bagaimana agar LKP-LKP di Kukar tersebut dapat lebih memiliki kemampuan untuk penyelenggaraan blockgrand di tahun-tahun mendatang.

Menurut  Indra Gunawan, Sekretaris DPC HIPKI Kukar, saat ini LKP-LKP di Kukar lebih membutuhkan pembinaan dari bawah dibanding sentuhan program dari atas yang sulit untuk direalisaikan karena keterbatasan kemampuan, dengan kata lain program-program pemerintah di Tingkat Kabupaten akan lebih mengena bagi LKP di Kukar, karena akan lebih realistis. “Mungkin alangkah baiknya LKP-LKP di Kukar ini diberikan pelatihan-pelatihan Manajemen Lembaga  agar mereka lebih mampu mengelola LKP mereka lebih baik  kedepanya serta dibutuhkan pula program  bantuan operasional LKP di tingkat Kabupaten yang lebih flesibel cara memperolehnya dibanding  program-program dari pusat” papar Indra.

Pada kesempatan tersebut Saiful, berjanji akan mengupayakan agar  usulan dari HIPKI tersebut dapat di masukkan pada anggaran tahun 2012 nanti.  “Kami segera akan mencari formula yang tepatr untuk pembinaan LKP yang ada di Kukar agar nantinya lebih dapat bersaing, serta untuk usulan tersebut, akan kami upayakan di masukkan pada APBD 2012.

Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur hingga saat ini belum menyentuh peserta didik tidak mampu yang ikut dalam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

“Selama program pendidikan gratis belum menyentuh peserta didik kesetaraan, kami yakin program itu belum tepat sasaran,” Sangat  disayangkan, sikap pemegang kebijakan ditingkat Diknas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim  yang masih menganggap pendidikan luar sekolah (non-formal) tidak berhak diikutkan dalam program pendidikan gratis yang telah dicanangkan pemerintah provinsi Kaltim  ini.

Padahal,PLS adalah  pendekatan masyarakat yang belum tersentuh dengan pendidikan formal seperti masyarakat pemulung, pengemis, gelandangan, anak jalanan, serta masyarakat nelayan dan petani  sangat efektif bila memanfaatkan jalur pendidikan non-formal.

“Pejabat dilingkup dinas pendidikan hanya memfokuskan program itu ke pendidikan formal, sementara pendidikan formal hanya sebagian saja yang mampu menyerap peserta didik dari golongan tidak mampu,”

Program pendidikan gratis dikhawatirkan akan mengalami ketimpangan apabila pemerintah tidak segera menyentuh masyarakat golongan yang tidak mampu yang telah lama menjadi peserta didik pendidikan non-formal melalui kegiatan belajar kesetaraan yakni pendidikan kejar paket A, B, dan C.

“Masih banyak pejabat di lingkup Diknas daerah Kabupaten/Kota di Kaltim yang belum memahami keberadaan pendidikan kesetaraan atau non-formal,”.

Hal ini terlihat dari alokasi APBD Kabupaten/kota setiap tahunnya  terlihat sangat minim yang dialokasikan untuk program pendidikan luar sekolah.

“Itulah wajah APBD kita, yang ada di kabupaten/kota ,belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu. Sehingga tidak bisa berbuat banyak dengan alokasi anggaran tersebut untuk pendidikan Non Formal.

“Seharusnya penenu kebijakan  paham, peserta didik pendidikan kesetaraan keseluruhan adalah orang yang tidak mampu, sementara peserta didik pendidikan formal hanya mampu menyerap sekitar 70 persen saja peserta didik yang golongan tidak mampu,”

Oleh : Bukhori,SP.d ( Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegra )

Jambore 2011

Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), terjadi perubahan tugas, fungsi dan nomenklatur unit kerja di lingkungan Kemdiknas, termasuk Direktorat PTK-PNF – Ditjen PMPTK menjadi Direktorat P2TK PAUD – Ditjen PAUD NI. Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi tersebut, unit kerja yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jambore adalah Direktorat P2TK PAUD NI dengan nama kegiatan “Jambore 1000 PAUD NI”. Direktorat P2TK PAUD NI pada tahun 2011 berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan Jambore 1000 PAUD NI sebagai bentuk penghargaan terhadap PTK PAUD NI berprestasi dan berdedikasi.

Dalam Jambore 1000 PAUD NI Tingkat Nasional tahun 2011, diselenggarakan berbagai kegiatan meliputi: LKN, LKT dan Porseni, Forum Ilmiah PTK PAUD NI, Bimbingan Teknis Penyusunan Program, Diklat PTK PAUD NI, Diklat Pengelola Satuan PNF, Diklat Penilik dan Pamong Belajar, Diklat Asosiasi/Forum PTK PAUD NI dan Rakor LKBH dengan melibatkan 1000 orang lebih.

Kegiatan dimulai dengan seleksi peserta tingkat kabupaten/kota yang akan mewakili jambore tingkat Provinsi, selanjutnya pemenang (Juara I) tingkat provinsi akan mewakili Jambore 1000 PTK PAUD NI Tingkat Nasional.
Guna mendukung pelaksanaan Jambore Tingkat Provinsi tahun 2011 Direktorat P2TK PAUD NI, Ditjen PAUD NI, akan memberikan Bantuan penyelenggaraan Jambore PTK PAUD NI di Provinsi. Bantuan tersebut digunakan untuk pelaksanaan dan training center pada Jambore 1000 PTK PAUD NI Tingkat Provinsi.
Agar pelaksanaan Jambore dapat optimal maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jambore 1000 PTK PAUD NI Tingkat Provinsi Tahun 2011.

Berikut Juknis Penyelenggaraanya :

1. Juknis Bantuan Jambore Propinsi 2011

2. Juknis Jambore PAUD NI Nasional 2011

3. Juknis Penilaian  LKN, LKT, Jambore PAUD NI 2011

Picure: Om Kedip

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan pendidikan yang memiliki fokus sasaran yang cukup luas serta beraneka ragam bentuk dan aplikasinya, semuanya dilakukan sesuai perannya sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal. Salah satu penyelenggara program PNF itu adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Untuk pelaksanaannya, SKB yang dimotori Pamong Belajar selalu merumuskan rencana serta langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan segala potensi yang ada, sehingga diharapkan penyelenggaraan pendidikan non formal benar-benar dapat dirasakan peran dan manfaatnya oleh warga masyarakat sasaran, sehingga keberadaannya menjadi tolehan positif bagi penguasa otoda setempat sehingga akan “diperhatikan dan dilibatkan” baik dalam program pembangunan daerah maupun dukungan anggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan.

SKB merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi, diantaranya adalah (1)Pembangkitan & penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar, (2)Pembuatan percontohan berbagai program pendidikan nonformal dan informal, (3)Pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan nonformal dan informal, (4)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana pendidikan nonformal dan informal, (5) Penyediaan sarana dan fasilitas belajar, (6)Pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan nonformal dan informal.

Program-program PNF yang ada di SKB adalah program PAUD , pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, serta berbagai program kecakapan hidup untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang “layak jual” (marketable). Disamping itu, SKB bisa melakukan penyuluhan untuk menyadarkan bahaya merokok hinga bahaya narkoba, HIV/AIDS, Flu burung, Trafficking, bahaya Seks bebas dan tentang penyadaran akan bahaya resiko bencana dan masalah kemasyarakatan yang semakin komplek pun bisa menjadi bahan pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh paserta didik yang tergabung dalam kelompok belajar. Semuanya ini diprogramkan dalam rangka untuk pembelajaran kaum tertinggal sehingga terbebas dari ketidak tahuan, dan untuk pembelajaran kaum tersingkir sehingga terbebas dari keterpinggiran dan ketidakberdayaan (Dit dikmas, 2009).

Sayangnya, keberadaan SKB beserta Pamong belajarnya masih belum “aman dan sejahtera” karena dibayangi oleh penutupan lembaga SKB maupun pengalih tugasan pamong belajar maupun staf tata usaha ke unit lain sesuai selera penguasa otoda yang tidak dibarengi dengan pengadaan/pengangkatan pamong belajar baru disetiap tahunnya, sehingga lama-lama pamong belajar bisa punah dengan sendirinya seperti yang disinyalir oleh Fauzi (ketua IPABI) dalam tulisannya. Dengan kata lain, Pada kenyataannya, nasib SKB di beberapa daerah itu sangat tergantung dari penguasa otoda, hidup matinya, dibubarkan atau dibesarkan bahkan dibiarkan, itu sangat dipengaruhi oleh selera dan tingkat pengetahuan penguasa tentang pendidikan nonformal beserta program-programnya yang langsung bersentuhan dengan upaya meretas kebodohan dan keterbelakangan karena tidak punya akses menikmati pendidikan formal yang semakin mahal dan tidak terjangkau oleh kaum marginal.

Walaupun pada medio kedua 2010 ini telah muncul angin segar bagi jabatan Pamong belajar dengan lahirnya Jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya yang diikuti dengan isu perubahan Batas Usia Pensiun, tunjangan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi, tapi semuanya kemungkinan besar akan mandul ketika nanti harus berhadapan dengan penguasa otonomi daerah yang memandang kecil beradaan pendidikan nonformal.

Untuk itulah, tidak ada salahnya jika pamong belajar harus selalu berusaha meningkatkan profesionalitasnya dalam mengemas program-programnya yang benar-benar bisa “mengentas” ketidakberdayaan masyarakat sasaran program, serta berupaya meyakinkan penguasa otoda bahwa pendidikan nonformal itu bermanfaat bagi upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui program-program pendidikan nonformal.

Sumber: Edi Basuki

TENGGARONG, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), H.Bahransyah,SE MSi  mengatakan, Kemdiknas akan siap melakukan akreditasi program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2011. Menurutnya, hal ini diakibatkan masih sangat minimnya standar pendidikan PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tujuan dilakukan akriditasi ini adalah
Bahransyah menyebutkan, salah satu hal yang mengakibatkan minimnya standar program PAUD tersebut, adalah karena kurangnya sumber daya pelaksanaan di lapangan. “Meskipun pada tahun 2010 lalu Kemdiknas Kabupaten sudah mengeluarkan standar PAUD, namun masih ada saja PAUD yang muncul hanya bermodalkan semangat dan tanpa persiapan yang matang,” ungkap, Selasa (01/3).

Bahranyah  menjelaskan, tahun 2011 ini Kemdiknas Kukar telah menyusun standar sebagai turunan standar PAUD, yang nantinya akan dijadikan suatu instrumen yang berfungsi untuk menata seluruh lembaga-lembaga PAUD. “Dengan begitu, ke depannya kita akan tata betul-betul lembaga-lembaga PAUD yang tidak layak dan cenderung tidak memberikan layanan yang optimal,” tukasnya.
Lebih jauh, Bahransyah  menambahkan, anggaran PAUD untuk tahun 2010 sendiri mencapai sebesar Rp2.228.634.000 miliar. Sedangkan untuk tahun 2011, Bahran  memastikan garan angakan bertambah dari anggaran sebelumnya, lantaran adanya reorganisasi yakni masuknya TK ke Ditjen PAUD. Sebelumnya, (pendidikan) TK ditangani langsung oleh Dikdas . “Tahun 2011 nanti, anggaran untuk PAUD diperkirakan mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya ,” sebutnya.
Sebelumnya, untuk mencapai tahapan penyusunan akreditasi PAUD, Kasubid PAUD Drs.H Suproyitno,MM   mengatakan, Kemdiknas Kukar telah melakukan pertemuan bersma mitra kerja PNFI ,Forum Penilik, Forum Himpadi ,Tim Asesor dan Pengembangan Anak Usia Dini. Pertemuan tersebut dimaksudkan Memperkokoh Komitmen Bersama untuk Mengembangkan PAUD dalam Rangka Membangun Karakter Bangsa .

“Dengan jumlah buta aksara pada tahun 2009 sekitar 13.416 jiwa, Bupati Kutai Kartanegara optimis 4 tahun kedepan Kutai Kartanegara akan bebas dari buta aksara”. Demikian diungkapkan Bupari Kutai Kartanegara, Rita Widyasari pada acara Gebyar Keaksaraan Fungsional 2011 di Gedung Sandisa Kecamatan Sanga-sanga Rabu (26/01). Menurut Rita perhitungan tersebut sangat rasional berhubung saat ini Pemerintah Kutai Kartanegara lagi menggalakkan pemberantasan buta aksara secara besar-besaran di Kutai Kartanegara, dan hal itu termasuk dalam salah satu program yang menjadi misi dalam kepemimpinannya yaitu menjadikan Kukar menjadi Zona Bebas Buta Aksara (ZBBA).

“Saya sangat berharap Kutai Kartanegara dalam 4 tahun mendatang telah bebas dari buta aksara, karena saya memiliki program Zona Bebas Buta Aksara (ZBBA)” ungkap Rita. Pada tahun 2011 ini pemerintah kabupaten kutai kartanegara melalui dana APBD mengalokasikan dana sebesar 1,5 Milyar untuk mewujudkan Kutai Kartanegara bebas buta aksara. Karena itu ia  minta agar program pendidikan keaksaraan, bukan hanya sekedar wacana semata namun harus diwujudkan dengan tindakan konkrit.

Berdasarkan data biro pusat statistik Juni tahun 2008 menunjukkan,  jumlah buta aksara di Kukarmencapai 18.317 orang.  Di tahun 2009 menjadi 13.416 orang dan  Inilah tantangan yang mesti dihadapi melalui berbagai kegiatan yang mampu merubah kondisi yang ada sehingga kebutaaksaraan bisa dikurangi dan dihapuskan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang.

“Mari bulatkan tekad, mantapkan tujuan, dan bersama-sama kita wujudkan Kutai Kartanegara bebas buta aksara”tambahnya.

Pic. Kepala SKB Tenggarong, Ida Wahyu Sayekti, M.Pd beserta peserta pada saat pembukaan PKH-LKP di LKP. Darul Ilmi Muara Kaman

4 Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara diawal tahun 2011 ini menyelenggarakan Pelatihan Kecakapan Hidup (PKH-LKP) yang di khususkan untuk pemuda putus sekolah di wilayah LKP yang penyelenggara. 4 LKP yang penyelenggara adalah LKP. Darul Ihsan (Tenggarong), LKP. Jaya Salon (Tenggarong), LKP. Prima Jaya (Tenggarong), LKP. Darul Ilmi (Muara Kaman). Kegiatan PKH-LKP ini merupakan program rutin setipap tahunya yang diselenggarakan LKP-LKP dengan Dinas Pendidikan Propensi Kalimantan Timur  yang merupakan salah satu program Blockgrand dari Kementrian Pendidikan Nasional.

Menurut Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tenggarong Ida Wahyu Sayekti, M.Pd kegiatan PKH-LKP ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pada khususnya pemuda putus sekolah untuk dapat bersaing dalam hidupnya. “Program PKH-LKP ini adalah program yang di khususkan untuk meningkatkan kecakapan hidup “life skill” masyarakat di usia produktif tetapi belum mendapatkan kesempatan berkerja atau usaha mandiri, karena tidak memiliki keterampilan” ujar Ida Sayekti ketika memberikan sambutan pada pembukaan PKH-LKP (11/01) di LKP. Darul Ilmi Kec. Muara Kaman.  Selain itu Ida juga mengatakan bahwa program PKH ini diharapkan menghasilkan output yang dapat langsung diserap dunia kerja atau dapat berusaha mandiri, tentunya selain dibekali ilmu teknis, peserta juga akan diberikan peralatan kerja untuk mandiri oleh penyelenggara kegiatan. Ida juga menambahkan bahwasanya kegiatan PKH ini dapat diselenggarakan dibanyak LKP lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, agar lebih banyak pemuda putus sekolah bisa di bina untuk lebih cakap. “Ditahun 2011 ini saya harapkan LKP-LKP yang lain juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang sama agar dapat lebih banyak pemuda yang dibekali kecakapan hidup, tentunya dengan mengusulkan proposal ke Dinas pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan Kabupaten, Propensi, maupun langsung kepada Kementrian Pendidikan Pusat Jakarta”. Ujar Ida Sayekti. Nantinya menurut Ida proposal yang masuk akan dilakukan seleleksi oleh Tim Verifikasi dan LKP harus kreatif menawarkan jenis Pelatihan yang ditawarkan, sehingga akan sesuai dengan target dan tujuan yang di inginkan oleh pemerintah untuk mengentaskan penggangguran.

Pic. Peserta sedang berlatih

Dalam program PKH-LKP 2010 ini diselenggarakan beberapa jenis keterampilan, seperti Keterampilan kecantikan rambut oleh LKP. Jaya Salon, Keterampilan Teknisi Komputer oleh LKP. Darul Ihsan, Keterampilan Jasa Boga oleh LKP. Prima Jaya, Keterampilan Operator Komputer dan Desain Grafis oleh LKP. Darul Ilmi. Dengan peserta masing-masing 20 orang di setiap LKP penyelenggara.

Dalam kesempatan yang sama Ketua DPC. Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Kutai Kartanegara, Suyono juga menjelaskan bahwa program PKH-LKP pada tahun ini mengapa hanya diselenggarakan di 4 lembaga kursus, sebab menurut Suyono, untuk LKP di Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya sempat mengalami kendala mengajukan program-program Blockgrand karena belum memiliki ijin operasional lembaga sehingga tak dapat mengusulkan. “Ijin Lembaga Kursus di Kutai Kartanegara baru keluar pada bulan Nopember 2010, atau bertepatan dengan penutupan pengajuan program blockgrand dari pemerintah, sehingga hal ini menyulitkan pihak LKP untuk melengkapi persyaratan administrasi persyaratan program secara cepat” ujar Suyono. Diharapkan di tahun 2011 seluruh LKP yang ada di Kukar agar segera mengurus kelengkapan administrasi lembaganya agar nanti sekitar bulan Maret 2011 mudah mengajukan proposal blockgrand ke pemerintah. “Ditahun ini LKP yang ada dikukar diharapkan segera mengurus ijin operasional lembaga kursus dan juga kelengkapan lainya agar mudah dalam pengajuan program blockgrand ke pemrintah” ungkap Suyono. Sebab menurutnya juga peluang blockrand masih sangat terbuka luas untuk daerah Kutai Kartanegara yang selama ini belum pernah disentuh program-program blockgrand, baik itu KWK, KWD, PKH, BOP dan program lainya.

“Untuk program blockgrand tahun 2011 yang masih sangat minim daya serapnya adalah (Kursus Kewirausahaan Desa) KWD, untuk itu teman-teman LKP di daerah agar lebih pro aktif dan kreatif merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah mereka masing-masing” tambah Suyono.